Kamis, 10 Oktober 2019

Wacana

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap putusan Pengadilan Niaga Semarang .

Wacana :
          Perusahaan Terbatas memiliki hak untuk melakukan urusan hukum di dalam pengadilan. Salah satunya mengajuakn permohonan pailit terhadap dirinya sendiri ke Pengadilan Niaga untuk masalah insolvensi dan masalah keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan solusi. Terbukti dengan adanya putusan pailit nomor: 02 / Pailit / 2009 / PN.Niaga.Smg. Peneliti membahas tentang dasar permohonan pailit yang diminta oleh Pemohon pailit dan pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam pembahasan dan memutus perkara nomor pailit: 02 / Pailit / 2009 / PN.Niaga.Smg.
      Hakim yang menerima dan mengadili perkara nomor pailit: 02 / Pailit / 2009 / PN.Niaga.Smg menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memperinci persyaratan persyaratan perimbangan, dan persyaratan keuangan yang memerlukan penyelesaian masalah pailit, serta tidak mempercayai alasan dan pertimbangan pailit sesuai dengan keinginan yang sama. , meminta pailit oleh Kreditor,
      Adapun  yang perlu dicermati, mengenai pertimbangan hukum putusan tersebut, majelis hakim tidak melihat termohon (BMT fi Sabilillah) dalam keadaan solven (sanggup membayar utang) atau insolven (tidak sanggup membayar utang). Hal ini akan memudahkan pihak pemohon mempailitkan termohon sehingga lebih menguntungkan kepentingan pihak termohon dalam keadaan solven atau insolven pengajuan kepailitan bisa disalah gunakan untuk alat menagih utang atau mengancam termohon walaupun tidak berkaitan dengan utang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar