Rabu, 11 Desember 2019

Judul journal

 TELAAH PUSTAKA

1. Tesis karya Ahmad Syarifuddin S.H.I mahasiswa Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2017 yang berjudul penyelesaian perkara kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG). Tesis ini membahas mengenai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat ialah putusan No.3 /PAILIT/2014/PN/.SMG. Karena yang terlibat di dalam putusan tersebut adalah pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini akan memfokuskan pada dua persoalan yaitu: pertama, apakah putusan pailit No.3/PAILIT/2014.PN.SMG mempertimbangkan prinsip syari'ah yang termanifrestasi di dalam Fatwa DSN khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah?. Kedua, secara umum bagaimanakah pemahaman hakim pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara.

2. Skripsi karya Tifani Aulia Ulfana Putri mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun Semarang tahun 2018 yang judul  “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan pernyataan pailit.” Skripsi ini membahas mengenai analisis hukum Islam terhadapa putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang permohonan pernyataan Pailit, penelitian ini membahas dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hanya melihat syarat-syarat seseorang telah berhenti membayar hutang tanpa melihat sebab-sebab apakah debitor tersebut dalam keadaan solven (sanggup membayar hutang) atau insolven (tidak sanggup membayar hutang). Sehingga penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis putusan tersebut. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum formil dan materiil dalam putusan tersebut, dan bagaimana pandangan hukum Islamnya.

Latar belakang masalah

Latar belakang masalah

   Sengketa ekonomi syari'ah adalah suatu pertentangan antara dua pihak lebih pelaku ekonomu yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.
     Penyelesaian ekonomi syariah berada dipengadilan Agama hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan peradilan Agama adalah meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Sehingga jelas bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, dengan alasan sebagai berikut:
1. Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah, sedangkan para apratur hukum pengadilan umum belum tentu memguasai permasalahan syariah Islam, disamping memang belum ada hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis dengan prinsip syariah.2. Meningkatkan eksistensi Peradilan Agama di tengah masyarakat sebagai lembaga peradilan yang kewenangannya tidak hanya terbatas pada menangani perkara hukum keluarga saja, namun juga menangani perkara hukum ekonomi syariah.
    Namun sampai sekarang masih ada sengketa ekonomi syariah yang diputus di pengadilan umum, seperti perkara putusan Pengadilan Niaga Semarang No.12/Pdt/Sus/Pailit/2017/PN Niaga smg Tahun 2017 tentang permohonan Kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang yang merupakan berada dalam lingkungan peradilan umum.
     Memperhatikan ketentuan pasal 2 (1), pasal 8 (4) UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah diuraikan di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, majelis hakim menyatakan termohon koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi sabilillah, pailit dengan segala akibat hukumnya.
     Adapun yang perlu dicermati, mengenai pertimbangan hukum putusan tersebut Majelis Hakim tidak melihat apakah Termohon (BMT Fi Sabilillah) dalam keadaan solven (sanggup membayar utang) atau insolven (tidak sanggup membayar utang). Hal ini tentu akan memudahkan pihak pemohon mempailitkan termohon sehingga menguntungkan kepentingan pihak pemohon. Dengan tidak melihatnya apakah termohon dalam keadaan solven atau insolven pengajuan kepailitan bisa disalah gunakan untuk alat menagih utang atau mengancam termohon walaupun tidak berkaitan dengan utang.
      Kepailitan menurut perspektif hukum islam dinamakan dengan at-taflis. Secara etimologi at-taflis berarti pailit, tekor, atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut muflis, yaitu seorang yang tekor, dimana utangnya lebih besar dari asetnya. Maksudnya orang yang dikategorikan pailit adalah orang yang utangnya lebih besar dari harta kekayaan yang dimiliknya. Ketentuan ini tidak terdapat dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
      Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Niaga  Semarang Nomor 12/pdt/Sus/Pailit/2017/PN Niaga Smg Tahun 2017 tentang Permohonan Kepailitan".

Tujuan penelitian


Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui aspek hukum formil dan materiil dalam putusan pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/pdt/sus/Pailit/2017/PN Niaga Smg Tahun 2017 tentang permohonan Kepailitan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap putusan pemgadilan Niaga Semarang Nomor 12/pdt/Sus/Pailit/2017/PN Niaga Smg Tahun 2017 tentang permohonan Kepailitan.

Kamis, 10 Oktober 2019

Wacana

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap putusan Pengadilan Niaga Semarang .

Wacana :
          Perusahaan Terbatas memiliki hak untuk melakukan urusan hukum di dalam pengadilan. Salah satunya mengajuakn permohonan pailit terhadap dirinya sendiri ke Pengadilan Niaga untuk masalah insolvensi dan masalah keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyediakan solusi. Terbukti dengan adanya putusan pailit nomor: 02 / Pailit / 2009 / PN.Niaga.Smg. Peneliti membahas tentang dasar permohonan pailit yang diminta oleh Pemohon pailit dan pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam pembahasan dan memutus perkara nomor pailit: 02 / Pailit / 2009 / PN.Niaga.Smg.
      Hakim yang menerima dan mengadili perkara nomor pailit: 02 / Pailit / 2009 / PN.Niaga.Smg menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memperinci persyaratan persyaratan perimbangan, dan persyaratan keuangan yang memerlukan penyelesaian masalah pailit, serta tidak mempercayai alasan dan pertimbangan pailit sesuai dengan keinginan yang sama. , meminta pailit oleh Kreditor,
      Adapun  yang perlu dicermati, mengenai pertimbangan hukum putusan tersebut, majelis hakim tidak melihat termohon (BMT fi Sabilillah) dalam keadaan solven (sanggup membayar utang) atau insolven (tidak sanggup membayar utang). Hal ini akan memudahkan pihak pemohon mempailitkan termohon sehingga lebih menguntungkan kepentingan pihak termohon dalam keadaan solven atau insolven pengajuan kepailitan bisa disalah gunakan untuk alat menagih utang atau mengancam termohon walaupun tidak berkaitan dengan utang.