Latar belakang masalah
Sengketa ekonomi syari'ah adalah suatu pertentangan antara dua pihak lebih pelaku ekonomu yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.
Penyelesaian ekonomi syariah berada dipengadilan Agama hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan peradilan Agama adalah meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Sehingga jelas bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, dengan alasan sebagai berikut:
1. Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah, sedangkan para apratur hukum pengadilan umum belum tentu memguasai permasalahan syariah Islam, disamping memang belum ada hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis dengan prinsip syariah.2. Meningkatkan eksistensi Peradilan Agama di tengah masyarakat sebagai lembaga peradilan yang kewenangannya tidak hanya terbatas pada menangani perkara hukum keluarga saja, namun juga menangani perkara hukum ekonomi syariah.
Namun sampai sekarang masih ada sengketa ekonomi syariah yang diputus di pengadilan umum, seperti perkara putusan Pengadilan Niaga Semarang No.12/Pdt/Sus/Pailit/2017/PN Niaga smg Tahun 2017 tentang permohonan Kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang yang merupakan berada dalam lingkungan peradilan umum.
Memperhatikan ketentuan pasal 2 (1), pasal 8 (4) UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah diuraikan di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, majelis hakim menyatakan termohon koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fi sabilillah, pailit dengan segala akibat hukumnya.
Adapun yang perlu dicermati, mengenai pertimbangan hukum putusan tersebut Majelis Hakim tidak melihat apakah Termohon (BMT Fi Sabilillah) dalam keadaan solven (sanggup membayar utang) atau insolven (tidak sanggup membayar utang). Hal ini tentu akan memudahkan pihak pemohon mempailitkan termohon sehingga menguntungkan kepentingan pihak pemohon. Dengan tidak melihatnya apakah termohon dalam keadaan solven atau insolven pengajuan kepailitan bisa disalah gunakan untuk alat menagih utang atau mengancam termohon walaupun tidak berkaitan dengan utang.
Kepailitan menurut perspektif hukum islam dinamakan dengan at-taflis. Secara etimologi at-taflis berarti pailit, tekor, atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut muflis, yaitu seorang yang tekor, dimana utangnya lebih besar dari asetnya. Maksudnya orang yang dikategorikan pailit adalah orang yang utangnya lebih besar dari harta kekayaan yang dimiliknya. Ketentuan ini tidak terdapat dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/pdt/Sus/Pailit/2017/PN Niaga Smg Tahun 2017 tentang Permohonan Kepailitan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar